09/12/2016
Medan (Unimed) – Pasca berlakunya otonomi daerah di Indonesia, menunjukkan sentimen kedaerahan yang berbalut identitas etnik semakin menguat. Ini bisa dilihat dari banyaknya daerah kabupaten/kota yang didasari sentimen etnik. Beberapa daerah hasil pemekaran maupun yang sedang diusulkan cenderung dengan geoetnik dimana suatu kelompok bermukim. Sebut saja beberapa kabupaten di Sumatera Utara seperti, Karo, Simalungun, Mandailing Natal, Pak-pak Bharat yang identik dengan etnik yang bermukim di wilayah itu.
Otonomi daerah sebenarnya telah membuka ruang bagi penguatan identitas etnik. Di sisi lain etnisitas dimanfaatkan untuk mencapai tujuan kelompok maupun pribadi yang menimbulkan gesekan secara horizontal di masyarakat. Posisi negara pun dihadapkan pada posisi dilematis antara menguatkan identitas etnik sebagai ciri khas Indonesia, atau mengubur keberagaman itu untuk menumbuhkan nasionalisme Indonesia. Untuk menemukan solusi beserta pandangan ilmu sosial terhadap pembangunan di era otonomi daerah, prodi Antropologi Sosial Pascasarjana Unimed dengan Prodi Ilmu Sosial Pascasarjana Unair menggelar seminar sehari dengan tajuk “Pergulatan Identitas dan Politik serta Pemikiran Ilmuan Sosial di Era Otonomi Daerah’ yang dihelat di Ruang Sidang A, Biro Rektor, Kamis (8/12).
Prof. Dr. Abdul Hamid K, M.Pd, selaku Wakil Rektor I dalam pembukaan seminar mengatakan, kajian-kajian ilmiah seperti seminar harus kita galakkan di kampus kita. Dengan demikian akan banyak lahir pengetahuan-pengetahuan baru yang dibutuhkan masyarakat luas. Apalagi dapat kerjasama dengan berbagai kampus terbaik di negeri ini dalam menngkaji berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Semoga hasil seminar nasional ini dapat memberikan sumbangsing bagi pemerintah dalam mewujudkan otonomi daerah yang membawa hidup rakyat lebih sejahtera dan maju.
Guru Besar Unair Prof. Mustain Mahmud melihatnya dari sisi pembangunan. Menurutnya orientasi pembangunan di era otonomi daerah selayaknya dirubah dari developmentalisme paradigm ke people oriented paradigm. Pembangunan masyarakat tidak lagi berdasar atas kepentingan dan kebutuhan negara atau pasar yang berorientasi dengan kepentingan pemodal, tetapi harus di desentaralisasi ke pembangunan berbasis kepentingan dan kebutuhan masyarakat melalui bottom-up planning.
Sementara itu, Guru Besar Unimed Prof. Ibnu Hajar, mengatakan pemahaman mengenai identitas etnik perlu dikatikan dengan kepentingan yang lebih luas. Kelompok etnik yang menduduki posisi penentu sebagai produk kontenstasi harus menghadirkan kelompoknya sebagai yang bermanfaat tidak saja bagi internal kelompoknya namun bagi komunitas yang lebih luas.
Prof. L. Dyson melihat otonomi daerah telah menguatkan identitas etnik. Etnisitas sebenarnya potensi yang dapat dimanfaatkan dalam industri pariwisata. Kreasi dan seni budaya di daerah-daerah sangat mungkin menjadi potensi yang menarik wisatawan dalam maupun luar negeri.
Dalam skala regional, Prof Usman Pelly mengatakan sekita 25 % generasi kota Medan melakukan perkawinan antar entik yang dia sebut hibrida. Penelitian yang dilakukan dalam pemilihan jodoh kelompok etnik Batak menunjukkan mereka mengaitkannya dengan misi perantauan untuk memperjuangkan sahala hsangapon (martabat pribadi/tondi) untuk itu diperlukan sahala harajaon (kerajaan pribadi) agar menjadi nomor satu. “Pemilihan jodoh anak mereka, terutama dalam perkawinan silang, sangat berhati-hati dan bersifat potitis. Keuntungan apa yang akan diperoleh kalau menerima calon menantu ini?” pungkasnya. (Humas Unimed).
