AUSTRALIA – Perubahan mendasar di Indonesia di Era Reformasi telah sangat mempengaruhi untuk penerapan paradigma konstitusional demokratis yang dampaknya di Indonesia terhadap semua aspek pembangunan nasional. Sebagai agen Negara, Polisi Nasional Indonesia (Polri) telah dimasukkan ke dalam pemolisian demokratis. Antara yang paling penting adalah komitmen terhadap prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia melalui Peraturan Kepala Kepolisian (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2009 dan No. 3 Tahun 2015 tentang Perpolisian Masyarakat dengan membentuk polisi petugas yang bekerja di desa (Bhabinkamtibmas). Pelaksanaan pemolisian demokratis melalui pendidikan hak asasi manusia dan perpolisian masyarakat di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
Dalam hal ini, Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan, Majda El Muhtaj yang ditunjuk sebagai narasumber dalam Konferensi Internasional ke-IX Pendidikan HAM di University of Western Sydney, Australia, 26-29 November 2018 memaparkan makalahnya yang berjudul “Human Rights Education & Democratic Policing In Indonesia (A Case Study Of Regional Police Of North Sumatra)”.
Majda yang juga Dosen Prodi Pendidikan PPKn ini berbicara pada sesi interaktif IV di Auditorium Utama University of Western Sydney berada satu panel dengan narasumber lainnya Kepala Ong Best Kongo, Ernest A Tshileling Ilung; Akademisi Monash University, Australia, Genevieve Hall; Peneliti University of Southern Queensland, Australia; Hemang Sharma dan Dosen Vietnam National University, Huong Ngo; yang dipandu oleh Dewan Ahli Eropa sekaligus mantan Ketua Ad Hoc Pendidikan HAM Perancis, Reinhild Otte. Dalam pemaparannya Majda mengatakan, “Polri sebagai salah satu aktor keamanan di Indonesia dituntut untuk melakukan perubahan dalam paradigmatik yang terus-menerus harus dievaluasi serta juga dilakukan pembenahan-pembenahan. Salah satu kemajuan normatif yang signifikan adalah dengan adanya pengakuan dan upaya maksimal dalam menginternalisasi prinsip dan standar HAM dalam kinerja Polri,” kata Majda.
Majda juga mengatakan “Pemolisian Demokratis di Indonesia telah dan sedang dilaksanakan melalui dua pendekatan pemolisian utama, yaitu pemolisian hak asasi manusia kepolisian dan masyarakat. Komitmen pada perpolisian demokratis ini juga mewakili perubahan mendasar dalam Polri dalam upayanya untuk menanggapi pembangunan dan kemajuan masyarakat Indonesia di satu sisi, dan upaya maksimal dalam pembuatannya perubahan terus menerus dalam meningkatkan citra dan postur dari polisi itu adaptif, akomodatif dan akseleratif dalam mewujudkan profesional, modern dan Polisi Nasional yang andal.”
Problematika di lapangan masih menemukan beragam persoalan mendasar yang menuntut sikap cerdas dan rasional dalam mengatasinya. Keterbatasan anggaran, keterbatasan jumlah personil dan kapabilitas sumber daya manusia Polri, serta masih rendahnya pemahaman HAM merupakan persoalan mendasar yang sangat memengaruhi kinerja Polri, khususnya di lingkungan Polda Sumatera Utara.
“Kerjasama yang baik dengan pelibatan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, media dan LSM merupakan langkah yang tepat dalam membingkai dan memperkokoh apresiasi dan dukungan serta akuntabilitas Polri di tengah ekspektasi masyarakat Indonesia yang sangat tinggi kepada Polri,” pungkas dosen di FIS Unimed ini.
Konferensi ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Australia. Melalui live streaming, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison mengatakan, pihaknya selalu mendukung masyarakat yang adil dan berbelas kasih dan toleransi terhadap ras, agama maupun latar belakang yang berbeda.(Humas Unimed/bg)
