01/12/2015
Medan – Kehidupan masyarakat Aceh Singkil terusik saat terjadinya bentrokan dua kelompok sosial yang berlatarbelakang SARA. Bahkan akibat peristiwa itu menurut laporan Komnas HAM, telah terjadi eksodus dan pengungsian kelompok tertentu. Seperti halnya konflik Singkil, ada beberapa ciri persamaan dan perbedaan dengan konflik di Tolikara, Papua. Bentrokan berdarah yang terjadi di Kaburaga, salah satu distrik di Kabupatn Tolikara, tepat saat perayaan keagamaan.
Jika Konflik seperti ini tidak diselesaikan secara cepat dapat meluas hingga menggangu ketertiban nasional. Melihat sensitifnya hal ini, Forum Mahasiswa dan Alumni Antropologi Sosial (Formasi) menggelar seminar yang mengangkat tema ‘Tolikara dan Singkil dalam Pandangan Antropologi’ di Ruang VIP Gedung Serbaguna Unimed, Jumat (27/11/2015).
Menurut Ketua Panitia, Feri Nofirman Tanjung, M.Si, seminar ini merupakan upaya dari Formasi untuk mencari titik tolak, serta solusi bersama dalam menghentikan berbagai konflik sosial yang belakangan kerap menerpa beberapa daerah di Indonesia. Apalagi dalam waktu dekat, beberapa wilayah di Indonesia menggelar Pilkada serentak.
Seminar yang dibuka oleh Wakil Rektor III Unimed Prof. Sahat Siagian, M.Pd menghadirkan beberapa narasumber Prof. Usman Pelly, dan Prof. Ibnu Hajar Damanik (Guru Besar Antropologi), Sugiat Santoso (Ketua KNPI Sumut), Benget Silitonga (Komisioner KPU Sumut).
Prof Usman Pelly mengatakan bahwa dalam penanganan kasus ini pemerintah harus mengambil langkah yang bersifat kesederajatan dan keadilan. Pemerintah juga jangan absen dan terlambat menanganinya. “Dalam kasus Tolikara dan Singkil, mungkin pemerintah tidak sadar telah terjadi unequal treatment, satu diangkat dan satu lagi dipijak”, katanya
Prof Ibnu Hajar mengatakan usaha cegah tangkal perlu secara sigap dilakukan oleh aparat keamanan. Selain itu, dialog lintas agama perlu difasilitasi dan selalu dilakukan untuk menyamakan persepsi di kalangan tokoh masyarakat. Bukan hanya di tingkat tohoh agama, antar masyarakat juga perlu didorong intensitas interaksi sosialnya, misalnya dengan memberdayakan ruang publik. Masyarakat juga harus diberi sinyal tegas, bahwa hukum tidak bisa ditawar untuk menjaga ketertiban sosial.
Sementara itu, Prof Sahat Siagian dalam sambutannya mengatakan pilkada serentak yang akan berlangsung 9 desember 2015 mendatang perlu diantisipasi. Konflik horizontal bisa saja terjadi. Oleh sebab itu, Prof Sahat menyambut baik acara yang dilakukan oleh ikatan mahasiswa dan alumni Atropologi Sosial ini. Menurutnya, pemuda perlu memberikan perannya untuk menjaga keutuhan NKRI yang damai. Tanpa kerja sama semua pihak dan kerja keras pemerintah, kasus-kasus serupa akan terjadi dalam kasus yang lain. Oleh karena itu, mari kita sebagai masyarakat ilmiah yang memiliki daya nalar yang baik harus memberikan sumbangsih agar NKRI ini tetap utuh dan terjaga dengan baik. (Humas Unimed).
